humaniora.id – Gerakan moral yang disuarakan banyak tokoh nasional seperti Din Syamsudin dan sejumlah Purnawirawan jenderal TNI/Polri untuk DPR menggunakan hak angket dan mendorong pemakzulan Presiden Jokowi terus disuarakan oleh mahasiswa dan akademisi.
Kali ini dukungan datang juga dari Jaringan Aktivis Ciputat Bersatu (JAGA C1) yang umumnya diisi para mantan aktivis 98 dari dua kampus besar di Ciputat, yaitu UIN Jakarta dan Univeesitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
Demikian diungkapkan koordinator JAGA C1, Lukman Azis. Dikatakan mantan presidium KAHMI Rayon UMJ tersebut, situasi saat ini sudah mendesak untuk segera dilakukan hak angket. “Kejahatan demokrasi tidak boleh dibiarkan karena dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi kedepan. Bayang-bayang hidupnya kembali Dwifungsi ABRI yang dulu diperjuangan mahasiswa pada tahun 98 menjadi sesuatu yang membangkitkan trauma bagi generasi 98,” tandas mantan Ketua Senat Mahasiswa FISIP UMJ era 98 tersebut.
Hal senada diungkapkan mantan Ketua Umum HMI Cabang Ciputat Yudi Ali Akbar. Dikatakannya, generasi 98 punya tanggungjawab moral untuk mengawal reformasi agar dilaknakan dengan baik dan sesuai kerangka perjuangan reformasi.
Mantan aktivis PMII Ciputat, Mukhsin menilai kesempatan perjuangan ini adalah sebelum penguasa baru dilantik Oktober mendatang. “Langkah perjuangan reformasi tidak boleh dinodai dengan politik dinasti,” kata mantan Mahasiswa Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sedangkan direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang juga mantan aktivis 98 mendesak dukungan moral harus terus diberikan kepada para wakil rakyat agar jangan sampai ‘masuk angin’. “Selain mendorong pengajuan hak angket, saya mendukung aksi moral yang disuarakan para aktivis dan tokoh nasional,” katanya.
Mantan Ketua Senat Mahasiswa UMJ pada tahun 98, Abba Taher Lamatapo meminta semua gerakan pendidik, buruh, mahasiswa, ormas, dan simpul-simpul gerakan lainnya untuk bersatu dalam aksi 18-20 Maret 2024. “Tunjukkan bahwa kita masih menginginkan Indonesia lebih baik. Negeri ini bukan milik segelintir orang atau keluarga. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Umum Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) tersebut.
Sedangkan mantan aktivis teater Tonggak LSMI HMI Cabang Ciputat, Neti Hernawaty menilai kondisi bangsa ini seolah sedang digiring kepada ketidakberdayaannya. “Dilihat dari beberapa kasus Masyarakat adat yang diusir dari tanah kelahirannya, Rempang dan yang terakhir di Pamaluan, Kalimantan. Tiada pembelaan apapun dari negara yang seharusnya melindungi setiap warga negara Indonesia,” ungkap Neti.
Karenanya ia mendukung gerakan yang diusung para tokoh-tokoh tersebut dan tidak ada toleransi untuk ketidakadilan dan kecurangan yang di pertontonkan penguasa.
Seperti diketahui mulai 18 Maret 2024 besok akan digelar aksi di depan gedung KPU Dipimpin oleh Jendral purnawirawan Soenarko mulai pukul 13.00.
Lalu aksi kedua pada 19 Maret di DPR RI dipimpin langsung Prof Din Syamsuddin mulai Pukul 14.00.
Dan terakhir tanggal 20 Maret di tempat yang sama aksi dilanjutkan oleh Aliansi Gabungan Mahasiswa Pemuda & Pelajar mulai Pukul 11.00.