Pernyataan Terbaru Presiden Jokowi Mengenai Pindah ke IKN dan Dampak Hujan Deras

Dengarkan berita ini

Humaniora.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jawaban terkini terkait kepastian pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Juli. Jokowi menyampaikan bahwa proyek pembangunan IKN mengalami keterlambatan akibat cuaca yang tidak mendukung, terutama hujan deras yang sering melanda lokasi tersebut.

Pada tanggal 5 Juni, Presiden Joko Widodo menyatakan niatnya untuk mulai berkantor di IKN Nusantara pada bulan Juli. Hal ini disampaikan saat melakukan pengecekan lapangan upacara untuk peringatan HUT RI.

“Insyaallah, bulan Juli mendatang pun saya akan mulai berkantor di IKN,” ujar Jokowi melalui akun Instagramnya.

Meskipun demikian, pada tanggal 8 Juli, Jokowi kembali ditanya oleh wartawan mengenai kepastian pindah ke IKN pada bulan Juli. Dalam jawabannya, Jokowi menyoroti kesiapan infrastruktur dasar seperti pasokan air dan listrik sebelum memutuskan untuk pindah.

Terbaru, Jokowi juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi cuaca di lokasi IKN yang sering kali diguyur hujan deras. Hal ini telah menyebabkan keterlambatan dalam proyek pembangunan IKN.

Menurut Jokowi, kendala cuaca yang mempengaruhi proyek besar seperti IKN adalah hal yang wajar. IKN sendiri merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu dan kesabaran dalam proses pembangunannya.

Jokowi menegaskan bahwa persiapan terkait pasokan air dan listrik di IKN sedang berlangsung, namun membutuhkan waktu untuk diselesaikan dengan baik. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran investor dalam mendukung proyek pembangunan IKN.

Dengan progres pembangunan baru mencapai sekitar 15%, Presiden Joko Widodo meminta publik untuk tidak mengharapkan kesempurnaan dari IKN saat perayaan Hari Kemerdekaan nanti. Pemerintah masih terus berupaya menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung kelancaran proyek tersebut.

Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa pembangunan bangunan pemerintahan dapat diselesaikan lebih cepat karena menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).