Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp humaniora.id
Dengarkan berita inihumanaiora.id – Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium MER-C meminta kepada Pemerintah RI agar sejarah tentang Nakba dimasukkan ke dalam kurikulum sejarah di tingkat sekolah menengah. Tujuannya adalah agar siswa-siswi Indonesia memahami bahwa sampai saat ini masih ada salah satu negara peserta Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang belum mendapatkan kemerdekaan, bahkan justru semakin tertindas oleh penjajah. Negara itu adalah Palestina.
Hal ini disampaikan Sarbini pada acara seminar Peringatan hari Nakba ke-75 Tahun yang diselenggarakan oleh Aqsa Working Group (AWG) di Aula Munif Chatib, Cibubur, Bekasi, Kamis/18 Mei 2023.
Di samping itu, Ketua Presidium MER-C juga menyerukan agar ada koalisi besar di segala elemen anak bangsa untuk menghambat pergerakan kelompok-kelompok pro-Israel yang berupaya mendorong Pemerintah RI untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indikasi ini sudah semakin terang-benderang dengan banyaknya pelajar Indonesia yang dikirim ke Israel untuk sekolah di sana. Selain itu, ada hubungan perdagangan Indonesia-Israel secara tertutup.
Lebih lanjut Sarbini mengatakan bahwa jika Pemerintah RI tidak tegas dalam hal ini, akan terjadi perubahan opini masyarakat dalam melihat penjajahan Israel di Palestina. Ia juga mengusulkan kepada Pemerintah agar tanggal 15 Mei atau hari Nakba dijadikan hari libur nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusi yang menghendaki terhapusnya penjajahan di atas dunia.
Seminar bertajuk “Peringatan Hari Nakba, Momentum Gaungkan Dukungan atas Nestapa Bangsa Palestina Akibat Penjajahan Zionis Israel” turut dihadiri oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia H.E. Zuhair Al Shun sebagai pembicara kunci bersama para narasumber dari dalam dan luar negeri, yakni Atallah Hanna (Uskup Agung Gereja Yerusalem), Issa Amro (Advokat & Aktifis Palestina), Muhammad Sahrul Murajjab (Fungsional Diplomat Madya di Direktorat Timur Tengah Kementerian luar Negeri RI), Dr. Abdul Muta’ali (Akademisi Dosen FIB UI), dan A. Syalabi Ichsan (Redaktur Republika).
