Ketua MPR RI Bamsoet Dukung 10 Persen APBN untuk Dana Desa

Dengarkan berita ini

JAKARTA, humaniora.id – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam memimpin Indonesia. Termasuk memberikan perhatian lebih kepada seluruh desa yang ada di Indonesia.

“”Memang sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tanpa beliau barang kali perhatian negara pemerintah ke desa amatlah minim. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa,” ujar Bamsoet saat menghadiri Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/3/23).

Turut hadir antara lain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Boy Rafli Amar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI Surta Wijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PPDI Widhi Hartono, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indra Utama.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mendukung 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa. Permintaan kenaikan dana desa sebesar 10 persen dari APBN diajukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

“Saya mendukung langkah para perangkat desa yang mendorong pemerintah untuk 10 persen APBN diberikan kepada desa. Karena saya menilai masa depan Indonesia ada di pedesaan. Kedepan desa harus mampu bersaing dengan perkotaan, sehingga masyarakat yang tinggal di desa tidak lari ke kota dan beradu nasib di kota,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini meyakini apabila dana desanya besar dan bisa dimanfaatkan, maka desa akan berkembang. Sehingga, masyarakatnya tidak perlu ke kota dan membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya.

“Saya yakin jika permintaan para perangkat desa agar dana desa dinaikan menjadi 10 persen dari APBN, Majelis Permusyawaratan Desa akan mampu mengawasi dana yang diperoleh desa. Hal ini diperlukan supaya dana desa bermanfaat bagi warganya dan bukan memperkaya kepala desanya,” papar Bamsoet.

Diketahui, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) berkumpul di GBK guna mendesak 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa.

Menurut Bamsoet, masa depan Indonesia berada di desa. Apabila desa tidak makmur, maka masyarakat akan lari ke kota guna mencari pekerjaan. Pada akhirnya mereka menjadi beban di kota.

Karena itu, kata Bamsoet, apabila di desa telah tersedia lapangan kerja, maka terdapat perputaran ekonomi. Masyarakat desa, bahkan yang telah merantau di kota pun akan kembali ke asal mereka.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini menuturkan, kekayaan alam Indonesia seperti, nikel, batu bara, emas, timah hingga gas berada di desa. Namun, hingga kini masih banyak masyarakat di desa yang masih hidup di garis kemiskinan.

“Nikel kita nomor 1 di dunia ada dimana? Batu Bara kita nomor 2 di dunia ada dimana? Timah kita nomor 3 di dunia ada di mana? Ada di desa. Emas kita nomor 6 di dunia? Ada di desa. Dan gas nomor 16 di dunia ada di desa. Semua ada di desa. Pertanyaan kita mengapa masih banyak masyarakat kita di desa yang masih hidup dalam garis kemiskinan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, dalam APBN 2023, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar. Pemanfaatannya harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarat desa

“Presiden Jokowi sudah mengambil langkah besar mengalokasikan dana desa untuk membangun desa. Karenanya, semua pihak harus bahu membahu untuk bersama-sama menyejahterakan masyarakat desa.,” pungkas Bamsoet. (*)