humaniora.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi dipisah menjadi dua kementerian baru yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
Pemisahan ini diumumkan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Negara Jakarta, Minggu (20/10/2024) pada pukul 21.30 WIB
Menurut Presiden Prabowo, pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing kementerian.
Pada periode pemerintahan tahun 2024 hingga 2029, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dibentuk sebagai upaya yang lebih responsif, strategis, dan fokus dalam menghadapi tantangan kondisi kualitas lingkungan dan efek perubahan iklim.
Kelembagaan ini diharapkan mampu mendukung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” yang menjadi pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
KLH diharapkan menjadi garda depan implementasi ekonomi hijau dan memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip keberlanjutan.
Bersamaan dengan diumumkannya kelembagaan itu sendiri, Presiden Prabowo juga mengumumkan secara resmi Menteri Lingkungan Hidup dalam susunan kabinet “Merah Putih”. Beliau adalah Dr. Hanif Faisol Nurofiq, yang sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Perubahan kelembagaan memang akan diikuti dengan proses transisi. Namun pelayanan publik di kementerian akan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada. Masyarakat dapat mengakses layanan seperti biasa tanpa harus kuatir akan adanya gangguan,” terang Hanif Faisol Nurofiq selaku Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH.
Kabinet “Merah Putih” Prabowo Subianto
Secara lengkap susunan kabinet “Merah Putih” Presiden RI Prabowo Subianto adalah sebagai berikut :
A. Kementerian Koordinator
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum: Yusril Ihza Mahendra
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
4. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur: Agus Harimurti Yudhoyono
5. Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
7. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
B. Kementerian Teknis
1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
2. Kementerian Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
3. Kementerian Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
4. Kementerian Pertanian: Andi Amran Sulaiman
5. Kementerian Agama: Nasaruddin Umar
6. Kementerian Dalam NegerI: Tito Karnavian
7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
8. Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi: Satryo Soemantri Brodjonegoro
9. Kementerian Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana
10. Kementerian Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
11. Kementerian Perdagangan: Budi Santoso
12. Kementerian Perhubungan: Dudy Purwagandhi
13. Kementerian Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
14. Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
15. Kementerian Hukum: Supratman Andi Agtas
16. Kementerian HAM: Natalius Pigai
17. Kementerian Lingkungan Hidup: Raja Juli Antoni
18. Kementerian Kehutanan: Hanif Faisol Nurofiq
19. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran: Abdul Kadir Karding
20. Kementerian Ketenagakerjaan: Yassierli
21. Kementerian Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
22. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
23. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Wihaji
24. Kementerian Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
25. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid
27. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Meutya Hafid
28. Kementerian Sekretariat Negara: Prasetyo Hadi
29. Kementerian Sekretariat Kabinet: Bambang Eko Suhariyanto
30. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
31. Kementerian Luar Negeri: Sugiono
32. Kementerian Perumahan Rakyat: Maruarar Sirait
33. Kementerian Kebudayaan: Fadli Zon
34. Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia: Iftitah Suryanegara
35. Kementerian Desa: Yandri Susanto
36. Kementerian Sosial: Saifullah Yusuf
37. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi
38. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Rachmat Pambudy
39. Kementerian Pekerjaan Umum: Raden Dodi Priyono
40. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
41. Kementerian Koperasi: Budi Arie Setiadi
C. Lembaga Setingkat Menteri
1. Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia: Listyo Sigit Prabowo
3. Tentara Nasional Indonesia: Agus Subiyanto
4. Kejaksaan Agung: Sanitiar Burhanuddin