Dengarkan berita inihumaniora id – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Timur, Handoko mengatakan. Menjelang pesta demokrasi 2024, suasana perpolitikan di wilayahnya masih kondusif. Belum ada pelanggaran berarti oleh peserta pemilu, yang memungkinkan munculnya konflik terbuka.
Hal tersebut disampaikan Handoko saat menerima kunjungan Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI), di kantornya, Gedung D. Lantai 11 Komplek Perkantoran Walikota Jaktim, Senin 4/9/2023.
0
“Alhamdulillah sampai saat ini belum ada pelanggaran berarti. Baik oleh Caleg, Capres, maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD),” tuturnya.
Yang ada, lanjut Handoko, adalah pemasangan spanduk atau baliho di tempat yang tidak diperbolehkan seperti rumah ibadah, pagar jalan, jembatan penyeberangan dan lembaga pendidikan.
“Memang ada laporan soal itu. Tetapi petugas, dalam hal ini Satpol PP, langsung mengambil tindakan dengan mencopotnya,” tambah Handoko.
Kesbangpol Jakarta Timur, lanjut Handoko, tidak berwenang mencopot sendiri spanduk-spanduk liar sosialisasi para Caleg tersebut. Pihaknya hanya meneruskan laporan yang menyangkut pelanggaran, kepada dinas terkait, kemudian dieksekusi oleh Satpol PP.
Handoko menyakini ke depan pemasangan sapnduk dan baliho sosialisasi Celeg, Capres, anggota DPD, juga partai pengusung Capres akan semakin banyak dan masif. Pihaknya akan terus mengawasi sosialisasi tersebut apakah sesuai dengan ketentuan berlaku.
“Misalnya saat ini kan belum masa kampanye. Para Caleg dilarang berkampanye. Jadi kalau ada spanduk sosialisasi yang berupa kampanye, maka spanduk dan baliho tersebut akan dicopot,” tuturnya.
Salah satu indikasi baliho dan spanduk terindikasi kampanye, lanjut Handoko, adalah adanya kata ajakan.
“Pilih aku, pilih partaiku, pilih Capres ku… jika ada kata ajakan seperti itu maka spanduk dan baliho tersebut terindikasi kampanye dan akan dicopot,” jelasnya.
Handoko juga mengharapkan bantuan media untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu di lapangan. Karena media mempunyai insting yang lebih tajam dan perangkat SDM yang lebih banyak.
“Kami mengharapkan bantuan dan kerjasama dari media untuk mengawal tahapan-tahapan pemilu agar pesta demokrasi berjalan lancar,” pinta Handoko.
Saat ini, kata Handoko, di Jakarta Timur tercatat sekitar 300-an Ormas yang tercatat di desk datanya. Namun yang aktif dan sering berkomunikasi hanya sekitar 30-an saja. Yang lainnya tidak diketahui kabar beritanya.
Jaktim merupakan kota yang memilki jumlah peserta pemilu terbanyak di Tanah Air, yakni sekitar 2,3 juta pemilih.
Ia juga mengakui pembinaan terhadap Ormas di wilayahnya, sejak beberapa tahun belakangan, tersendat karena tidak adanya anggaran.
“Sejak pandemi Covid belum ada lagi pembinaan dan pertemuan dengan Ormas yang terdaftar di Jakarta Timur. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dimulai lagi,” harapnya.
Sementara itu Ketua Umum PJMI Ismail Lutan mengatakan audiensi dengan Kesbangpol Jaktim merupakan salah satu agenda organsasinya untuk berkenalan dengan semua stakeholder peserta dan penyelenggara pemilu 2024. Sebelumnya PJMI juga sudah beraudiensi dengan KPU, Bawaslu, Partai politik peserta pemilu dan instansi lain.
“Audensi dengan Kesbangpol Jaktim ini penting artinya bagi PJMI karena sekretariat PJMI berada di wilayah mereka. Jadi selain silaturrahmi, kita juga melaporkan keberadaan kami di sini,” kata Ismail.
Makna penting lainnya, kata Ismail, untuk mendapatkan sumber berita dari tangan pertama (A-1), sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan-wartawan PJMI lebih bernilai dan berbobot. Serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Ke depan, berita mengenai pemilu akan semakin panas. Hoax dan berita bohong juga akan semakin masif. Wartawan yang tergabung dalam PJMI berkewajiban memberitakan informasi yang benar. Tidak ikut-ikutan menyebar hoax dan berita bohong,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut Ketua Umum PJMI didampingi Wk. Bendahara Umum Indri Retno. P, Sarifuddin Zuhri, Essie dan Edy Susanto. Sementara Handoko didampingi dua Kasubag Ismail Mahmud dan Teguh.
