Hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Ancaman Militer dan Non-Militer

Dengarkan berita ini

humaniora.id – JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar menyaksikan pelantikan 833 perwira TNI dan Polri oleh Presiden Joko Widodo dalam Upacara Prasetya Perwira (PRASPA) TNI- Polri. Para perwira yang dilantik merupakan lulusan 2023 dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 TNI Tahun 2023 dan Nomor 53 Polri Tahun 2023 tentang Pengangkatan Taruna dan Taruni Akademi TNI dan Akademi Kepolisian Menjadi Perwira TNI dan Perwira Kepolisian RI.

“Tugas berat kini berada di pundak mereka sebagai anak bangsa yang bertugas menjaga kedaulatan, pertahanan dan keamanan bangsa serta negara. Terlebih saat ini kita berada dalam dunia yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya. Dinamika lingkungan strategis dan laju peradaban zaman diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusaran kepentingan global,” ujar Bamsoet usai menyaksikan pelantikan 833 perwira TNI dan Polri oleh Presiden Joko Widodo, di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7/23).

Turut hadir antara lain Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staff Kepresidenan RI Jenderal TNI (P) Moeldoko.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan, jika tidak siap dan waspada, bangsa Indonesia bisa tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Berbaurnya ancaman militer dan non-militer juga turut mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.

“Indonesia juga menghadapi potensi ancaman dalam bentuk gangguan separatisme, terorisme, konflik komunal, radikalisme, serta berbagai bentuk gangguan lain, seperti ancaman keamanan maritim dan kejahatan trans-nasional (lintas batas). Kejahatan transnasional merupakan salah satu dari tiga jenis kejahatan non konvensional yang meningkat pesat. Disamping kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan dengan implikasi kontinjensi yang mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, ekonomi, serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi,” jelas Bamsoet.

Dosen tetap Pembaharuan Hukum Nasional serta Politik Hukum Nasional dan Kebijakan Publik pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur ini menerangkan, untuk menghadapi berbagi ancaman dan tantangan kebangsaan tersebut, dibutuhkan personil TNI dan Polri yang profesional. Sekaligus menjalankan soliditas TNI-Polri, tidak terlibat dalam politik praktis, dan tetap setia menjaga bangsa dan negara.

“Salah satu penyebab mengapa Indonesia sampai saat ini masih damai, tidak terjadi huru hara maupun konflik sosial lainnya, lantaran TNI dan Polri tidak ikut-ikutan dalam proses politik kekuasaan. TNI dan Polri tetap berada digarisnya. Setia kepada Indonesia, bukan setia kepada segelintir orang atau kelompok kepentingan. Hal ini harus tetap ditanamkan dan diwariskan kepada segenap personil TNI Polri di masa kini dan di masa mendatang,” pungkas Bamsoet. (*)