Anggota Polhukam DPP Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi: Mahfud MD Salah Alamat!

Dengarkan berita ini

humaniora.id –  Fungsionaris Pusat Partai Golkar Nofel Saleh Hilabi merespon keras pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Paslon nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebut aparat penegak hukum rusak, sering terjadi mafia dan kolusi. Bahkan kini semakin kencang diamplifikasi oleh pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo.

Baru-baru ini Ganjar menilai penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, ia memberikan nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia ketika saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 18 November 2023.

Terhadap kritikan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi, Nofel Saleh Hilabi justru sangat keheranan atas “serangan” Paslon nomor 3 tersebut. Pasalnya penilaian dengan narasi negatif tersebut adalah salah alamat.

Salah alamat, kata Nofel, justru hal ini menunjuk hidung sendiri. Mempertontonkan kepada rakyat, bahwa partner yang dipilih Ganjar sebagai pendampingnya sebagai cawapres yang tak lain adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Prof Mahfud MD justru tidak mampu bahkan tidak becus mendapatkan tugas dari Presiden untuk mengawal dan menegakkan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

“Dengan begitu, tentu tidak salah jika masyarakat mempertanyakan kapasitas, kemampuan, jam terbang, dan track record Prof Mahfud itu sendiri selama ini sebagai Menko Polhukam yang tidak perform. Ini kan justru menelanjangi dirinya sendiri Selama ini apa kerjanya hampir 4 tahun menjadi menteri Kabinet Pak Jokowi. Apa saja yang sudah dibuat Pak Mahfud selama ini jika dia sendiri saja tidak percaya atas penegakan hukum di Indonesia. Harusnya sejak lama, dia sudah mundur dari Kabinet jika dia tidak merasa mampu mengatasi penegakan hukum,” ujar Anggota Polhukam DPP Partai Golkar kepada suarakarya.id di sela-sela sosialisasi Caleg DPR RI kepada simpul-simpul masyarakat di Kota Bekasi, Ahad (19/11/2023).

Dengan menyatakan hukum di Indonesia saat ini telah rusak, lanjut dia, berarti Mahfud MD turut serta dalam membuat kerusakan tersebut karena Mahfud MD adalah bagian dari pemerintah dan sistem yang menjalankan semua produk hukum untuk diaplikasikan saat ini.

“Janganlah kita katakan sistem hukum sudah rusak, karena sejatinya hukum itu tidak salah. Tetapi oknum-oknum yang harusnya melakukan penegakan hukum itulah yang harus diperbaiki” tandasnya.

Nofel mengingatkan, sangatlah tidak elok jika Mahfud MD berstatement seperti itu karena sama saja dengan mengolok-olok sistem hukum di negeri ini.

Sebagai Menkopolhukam, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini faktanya ada di dalam sistem hukum juga. Jika sistem hukum rusak, berarti Mahfud MD harus bertanggung jawab karena dia jadi bagian dari sistem hukum Indonesia.

“Nah kalau sudah begini siapa lagi yang kita bisa percaya. Apalagi Mahfud adalah bakal cawapres di Pilpres mendatang. Dengan kerusakan hukum di Indonesia seperti yang dia katakan terjadi di eranya apa dia masih bisa dipercaya untuk jadi pemimpin ke depannya,” tanyanya.

Ketua Umum Baladhika Karya ini memberikan pendapat dalam mengakhiri polemik ini, yaitu dengan melakukan kontroling yang ketat terhadap aparat penegak hukum.

Jadi, kata Nofel, harusnya Menkopolhukam Mahfud MD dengan tegas melakukan kontrol tidak memberikan ruang bagi penegak hukum di bawah koordinasinya untuk ikut “bermain” memperlemah law enforcement.

“Jika seseorang diberikan tongkat kekuasaan besar tanpa kontrol yang kuat bakal menimbulkan masalah. Harus ada punishment yang ketat serta kesetaraan dalam penegakan hukum,” tegas tokoh pemuda ini.

Tanya Mahfud MD Dulu

Terkait penilaian Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 kepada penegakan hukum era Presiden Jokowi, Nofel juga menganggap bahwa calon presiden nomor urut 3 tersebut seharusnya bertanya kepada pasangannya, Mahfud MD mengenai rapor penegakan hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggapnya buruk. Pasalnya, Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Menko Polhukam yang paling bertanggungjawab atas penegakan hukum. Kan Pak Mahfud MD, menterinya,. Jadi lucu saja kalau Pak Ganjar nunjuk hidung orang lain, sementara kongsi politiknya untuk Pilpres 2024, masih bercokol di Kabinet saat sekarang. Apa kata dunia,” ucap Caleg DPR RI Dapil Jabar VI dari Partai Golkar (Kota Depok dan Kota Bekasi).

Jadi seharusnya, saran Nofel, Ganjar Pranowo lebih bijak dan elok kalau menanyakan “tuduhan” Itu lebih dulu kepada Mahfud MD yang dia percaya menjadi cawapresnya.

Menurut Nofel, dalam konteks policy dan oprasional penegakan hukum yang dimaksud Ganjar, Mahfud sebagai Menko Polhukam seharusnya lebih bertanggung jawab soal hal itu, kendati Presiden Jokowi memegang kendali selaku kepala pemerintahan saja. ***

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Sumber: Liputan langsung narasumber