Humaniora.id, Jakarta – Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara kini menjadi sorotan tajam publik. Dengan anggaran yang mencapai hampir Rp 4 triliun, banyak pihak mempertanyakan keefektifan dan transparansi penggunaan dana tersebut. Apakah ini benar-benar untuk kemajuan olahraga Indonesia atau justru menjadi ajang pemborosan?
Ajang olahraga terbesar di Tanah Air ini memang mengandalkan dukungan dana yang sangat besar dari pemerintah pusat, dengan total alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai lebih dari Rp 2,2 triliun. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyumbang sekitar Rp 1,7 triliun. Namun, meski angka fantastis ini tertera di kertas, kenyataannya banyak suara sumbang yang mengeluhkan fasilitas olahraga yang dianggap kurang memadai dan makanan yang tidak layak bagi para atlet.
Dari informasi yang dihimpun oleh Kanal Bola Liputan6.com pada Kamis (19/9/2024), alokasi anggaran PON 2024 menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara mendapatkan porsi terbesar dari APBN. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengucurkan dana sebesar Rp 216 miliar untuk mendukung berbagai bidang pertandingan, upacara, dan peralatan. Namun, apakah semua dana tersebut benar-benar digunakan secara optimal?
Lebih mencengangkan lagi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan lebih dari Rp 821 miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti Stadion Sumut dan fasilitas pendukung lainnya. Di sisi lain, Aceh juga tidak kalah mendapatkan perhatian dengan alokasi dana Kemenpora sebesar Rp 270 miliar serta hampir Rp 904 miliar dari Kementerian PUPR untuk renovasi venue dan pembangunan rumah susun.
Dengan total anggaran mencapai Rp 3,9 triliun, pertanyaan besar pun muncul: Di mana letak transparansi dalam pengelolaan dana sebesar ini? Mengapa masih ada keluhan mengenai fasilitas yang tidak memadai? Apakah semua pihak terlibat dalam proses pengawasan penggunaan anggaran ini?
Kontroversi ini semakin memanas ketika para atlet mulai bersuara tentang kondisi tempat tinggal mereka yang jauh dari layak serta makanan yang disajikan selama persiapan PON. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa meskipun anggaran melimpah ruah, hasilnya tidak sebanding dengan harapan masyarakat.
PON 2024 seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan dalam dunia olahraga. Namun dengan adanya berbagai kontroversi ini, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan acara besar ini mulai dipertanyakan. Apakah pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran tersebut digunakan dengan bijak demi kemajuan olahraga nasional?