Akselerasi Peran Strategis DAMRI untuk Mendukung Pembangunan Negeri

Dengarkan berita ini

Humaniora.id, Jakarta, 3 Desember 2024 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan kawasan transmigrasi dengan fokus pada peningkatan infrastruktur transportasi. Paradigma baru transmigrasi kini tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat setempat.

Dalam diskusi internal terkait pengembangan kawasan transmigrasi, diungkapkan bahwa sejumlah wilayah telah memiliki jaringan jalan yang memadai untuk mobil biasa. Namun, masih terdapat banyak kawasan yang memerlukan infrastruktur jalan lebih baik agar transportasi, seperti bus DAMRI, dapat menjangkau lokasi-lokasi tersebut.

Biaya transportasi di kawasan terpencil masih menjadi tantangan yang signifikan. Sebagai contoh, di Tojo Una-Una, masyarakat setempat terpaksa menggunakan kendaraan double gardan yang dimodifikasi untuk mengangkut hingga 10 orang. Biaya perjalanan per orang mencapai Rp200.000, sehingga untuk pulang-pergi, biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp400.000, belum termasuk biaya pengangkutan barang.

Peningkatan konektivitas jaringan jalan di Indonesia saat ini mencakup total panjang 535.271 km. Dengan cakupan Jalan nasional sebesar 92%, Provinsi 72%, dan Daerah 61%, diharapkan hal ini dapat mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, serta membantu pemerataan kondisi jalan mantap mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024.

Kemendes PDTT berencana memperluas cakupan layanan DAMRI untuk mendukung masyarakat di kawasan transmigrasi. Dengan tambahan armada yang lebih andal, termasuk kendaraan berat, diharapkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Sejak tahun 2020 hingga 2024, terdapat 152 kawasan transmigrasi yang telah dikembangkan. Namun, dengan paradigma baru hingga tahun 2029, hanya 45 kawasan transmigrasi yang akan menjadi fokus pengembangan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kawasan transmigrasi memiliki infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Kemendes PDTT optimistis bahwa melalui kerja sama dengan berbagai pihak—baik pemerintah daerah maupun sektor swasta—kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kemendes PDTT berharap dapat mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat transmigran serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.